Masalah Perbankan Terkait Pada Masalah Kepercayaan

Posted: Maret 17, 2010 in Uncategorized

Dari sekian komentar-komentar, terdapat ekonomi minggu ini sedang dikuasai oleh issue perbankan. Editorial Business News tanggal 22 Agustus mempertanyakan: “Mengapa pemerintah yang selama ini takut mengambil keputusan tiba-tiba sekarang mengambil keputusan itu?” Lalu dikutip isi Letter of Intent dengan IMF tanggal 21 Agustus 1998 dan editorialnya mengunci dengan: “komentar lebih lanjut tidak perlu!” Kiranya, pemerintah hanya melaksanakan dikte dari IMF. Ini bisa menyinggung perasaan nasionalisme, akan tetapi kalau syarat IMF dalam Letter of Intent itu baik untuk restrukturisasi ekonomi, mengapa kita harus lekas tersinggung? Pemerintah yang lemah senantiasa memerlukan dorongan serta desakan dari luar untuk bertindak. Banyak tindakan pemerintah Habibie bersifat demikian pula. Ia ingin mendapat pujian dan pengakuan dari dunia internasional dan dari gerakan reformasi dalam negeri

Tetapi tindakan yang dipilihnya sampai sekarang yang gampang-gampang saja, seperti membebaskan sejumlah tahanan politik, melancarkan kembali perundingan mengenai hari depan Timor Timur yang sudah lama macet, dan membiarkan partai-partai baru berdiri. Yang sulit-sulit, seperti menuntut harta kekayaan keluarga Suharto yang bernoda KKN, mendudukkan kembali dwi-fungsi ABRI, dan meluruskan keputusan pemerintah lama yang menyingkirkan Megawati dari pimpinan PDI, semuanya ini tidak mampu ia kerjakan. Maka pemerintah Habibie sampai sekarang masih dihinggapi stigma kurang kredibilitas.

Prof. Ali Wardhana, yang dulu menjadi arsitek policy deregulasi perbankan (swasta), beberapa hari yang lalu mengatakan bahwa “Intervensi birokrat lemahkan perbankan” (baca Bisnis Indonesia, 26 Agustus, headline halaman pertama). Pejabat pemerintah sering mempengaruhi bank-bank BUMN agar memberikan pinjaman langsung untuk perusahaan atau aktivitas tertentu.

Ini merupakan sumber utama dari tumpukan kredit macet di bank BUMN yang sekarang mengancam nyawanya. Tetapi, bank-bank swasta pun terlalu sering memberikan kredit besar kepada grupnya sendiri sehingga bank-bank swasta yang besar pun, seperti BCA dan BDNI, sekarang juga terpuruk. Para manager yang “profesional” yang banyak dipekerjakan bank-bank swasta sebagian hanya pajangan untuk menutupi borok-borok pada top-management yang tetap dikuasai oleh keluarga pemilik. Bank BDNI menaroh beberapa tokoh mantan jendral di dewan komisarisnya, akan tetapi mereka pun hanya pajangan dan tidak tahu apa-apa.

Tetapi yang juga harus dipersalahkan adalah Bank Indonesia sebagai bank sentral yang gagal total dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap bank-bank komersial. Ini pun akibat KKN, artinya beberapa direktur BI diangkat atas pengaruh keluarga Cendana. Pak Harto dulu juga suka intervensi dalam urusan BI, dan Sudradjad Djiwandono dan Budiono sempat kena amarahnya karena tidak segera mau menuruti kemauannya. Intervensi presiden tidak melanggar hukum. Yang salah adalah hukumnya yang tidak memberikan otonomi kepada bank sentral. Maka salah suatu tuntutan IMF (yang benar) adalah untuk memberikan otonomi bank sentral ini berdasarkan undang-undang (baru).

Salah urus di sektor perbankan Indonesia ini menjadi sumber sebab utama dari krisis ekonomi. Sebetulnya, jumlah utang luar negeri sektor (perusahaan) swasta, yang ternyata mengelambung sampai melebihi $ 80 milyar, merupakan sebab utama lain, yang juga belum ada titik terang penyelesaiannya walaupun sudah ada “persetujuan Frankfurt”.

Maka sebab utama krisis ekonomi adalah besarnya utang luar negeri di sektor perbankan dan sektor perusahaan, yang disebabkan oleh intervensi pejabat, kecerobohan pemilik-management dan gagalnya fungsi pengawasan bank sentral.

Kelemahan-kelemahan ini sudah lama ada, tetapi sebelum Juli 1997 tidak, atau belum, menyebabkan krisis. Mengapa sejak Juli 1997 keadaan cepat berubah?

Kuncinya terletak pada faktor kepercayaan. Kepercayaan terhadap ekonomi Indonesia, dan ekonomi Asia Tenggara, masih besar sebelum Juli 1997. Tetapi sejak 2 Juli 1997 mulai rontok di Bangkok. Thailand juga mempunyai masalah besar pada lembaga lembaga keuangan (non-bank)nya. Lalu terjadi yang disebut “contagion effect” (dampak menular), yang menimpa Indonesia, Malaysia, Korea, dan sebagainya.

Kepercayaan merupakan suatu komoditi yang penting namun rentan. Sekali hilang maka kembalinya memakan waktu lama. Soal kepercayaan ini menyangkut perkembangan serta pembangunan lembaga-lembaga ekonomi, sosial dan politik.

Terpupuknya, dulu, telah memakan waktu lama. Setelah hilang maka kembalinya juga memakan waktu yang cukup lama. Artinya, pengembalian kepercayaan pada institusi-institusi merupakan masalah jangka menengah (dan panjang), bukan jangka pendek.

Di sini kelemahan resep-resep IMF. Intervensi IMF yang konvensional adalah terhadap defisit besar anggaran belanja pemerintah, yang (secara nominal) bisa dibebenahi dalam jangka yang relatip pendek, dengan perombakan policy fiskal dan moneter. Di Afrika asumsi ini sering terbukti salah, karena defisit anggaran belanja pemerintah merupakan cermin dari kualitas pemerintahan, yang tidak bisa diperbaiki dalam satu-dua tahun. Oleh karena itu misi IMF (dan Bank Dunia) juga gagal di Afrika sub-Sahara sejak dasawarsa delapanpuluhan.

Kalau krisis Indonesia akhirnya merupakan krisis kualitas management dan policy-policy dari lembaga-lembaga ekonomi (dan politik!) maka ini tidak bisa disembuhkan dalam jangka pendek. Pertama, proses perbaikan kualitas institusi itu memerlukan waktu lama; kedua, kepercayaan dalam dan luar negeri yang hilang itu juga memerlukan waktu yang cukup lama untuk kembali.

Ini tidak berarti bahwa kita harus menunggu saja. Pembenahan yang bisa dilakukan sekarang harus dilakukan segera. Kepercayaan itu mungkin bisa “dipancing” kembali. Injeksi dana $ 14 milyar dari IMF, Bank Dunia dan lain-lain donor adalah usaha pancingan demikian. Untuk sementara rupanya ada dampak penguatan kurs rupiah, akan tetapi belum ada kepastian bisa mengembalikan kepercayaan di pasar terhadap kualitas pemerintahan dan keadaan keamanan bagi para investor. Maka yang penting adalah tindakan di bidang politik untuk meningkatkan keamanan dan perasaan keadilan.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s